PERDAGANGAN INTRNATIONAL DAN UUD 1945

Perdagangan international yang terjadi saat ini ternyata masih banyak menjadi pro kontra ditengah masyarakat maupun para ahli. Apalagi dengan banyak bergaungnya istilah perdagangan bebas. Ada yang menempatkan dirinya sebagai pihak yang pro dengan beragumen bahwa dengan adanya perdagangan international dan atau bahkan perdagangan bebas  akan membuat sebuah negara mendapatkan gain from trade. Disisi lain yaitu pihak kontra berpendapat bahwa perdagangan international hanyalah akal –akalan negara maju untuk menguasai negara berkembang. Negara berkembang hanya akan menjadi objek dalam perdangan international dan tidak akan mampu menjadi subjek.

Nah, Indonesia sebagai negara yang masih tergolong negara berkembang tentu masih dihadapkan dengan perdebatan ini. Sebagai negara yang memiliki konstituen tidak ada salahnya atau bahkan sudah seharusnya melihat perdagangan bebas dari kacamata kontitusi kita yaitu UUD 1945.

Pada hakikatnya konstitusi Indonesia yang juga mendukung dan mengusung politik bebas aktif  yang menyiratkan bahwa sebenarnya Indonesia memilki kebebasan untuk memilih dan juga ikut aktif dalam aktivitas dunia seperti perdamaian ataupun bahkan kegiatan perekonomian seperti perdagangan. Dari politik bebas aktif  ini jugalah yang melandasi Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka. Dan amanah pancasilapun menyiratkan kita untuk menganut sistem ekonomi campuran yang tidak menolak perdagangan internatioanal. Maka dari sini dapat disimpulakan bahwa konstitusi dan ideologi Indonesia pada hakikatnya tidak menolak perdagangan bebas.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam UUD 1945 , pasal 33  yang berbunyi:

(1)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Nah pada UUD tersebut bisakita lihat bahwa ada perintah yang mengatakan bahwa cabang-cabang penting itu dikuasai oleh negara , bumi air dan kandunganya digunakan sepeuhnya untuk kemkmuran rakyat. Nah hal inilah yang juga harus diperhatikan ternyata undang-undang juga memberikan batas terhadap perdagangan international itu. Tidak ditolaknya perdagangan International bukan berarti segala sesuatu secara bebas diperjual belikan secara international tetapi juga harus memperhatikan aspek kemakmuran rakyatnya. Dari sinilah sehendaknya titik tolak yang juga harus dimiliki oleh negara ini yaitu cerdas dalam mengambil kebijakan Perdagangan Internationalyng tidak mengabaikan kepentingan rakyat (dalam negeri). Sehingga kebijakan perdagangan  Tariff Barrier dalam suatu situasi atau momentum tertentu dibutuhkan dalam rangka mnejaga amanah konstitusi. Kita memang harus ikut perdagangan international tetapi perdagangan international yang tidak mengorbankan rakyat. Bersiap membenahi, tingkatkan  pemahaman konstitusi  dan perkuat daya saing merupakan lagkah penting untuk mengahdapi persaingan global. Agar tidak ada yang tersakitai dan menyakiti.

Azizon 1006771314

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: