Local Content Requirement Policy on Oil and Gas Mining

Faradina Alifia Maizar

1006689920

 

Dalam tulisan ini, saya akan menganalisis artikel di globaltimes.cn yang berjudul Indonesia to Defent Local-content Policy on Oil, Gas Mining at WTO. Tulisan yang dibuat oleh Xinhua mengatakan bahwa Indonesia mempertahankan local content requirement policy dalam WTO meskipun banyak negara maju mempertanyakan kebijakan ini. Tahun lalu, BPMigas menaikkan local-content requirement policy dari 35% menjadi 51%. Hal ini dikatakan memiliki tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.

 

Kontras dengan tujuan awal meningkatkan local content requirement policy, nilai output akhir Indonesia justru menurun. Tetapi Evita Herawati Legowo, Dirjen Minyak dan Gas Bumi, mengatakan bahwa policy ini akan terus dipertahankan. Beberapa negara maju (Amerika Serikat, EU, dan Jepang) tidak setuju dengan  kebijakan yang diterapkan Indonesia dengan alasan Indonesia belum siap untuk menjalankan kebijakan ini. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa output Indonesia menurun setelah adanya aturan mengenai local content.

 

Tahun 2012, Canada kalah dalam perdebatan di WTO mengenai local content requirement policy yang mereka jalankan. Kekalahan ini membuat negara maju semakin percaya diri untuk mengurangi local content requirement policy di negara-negara lain, seperti Brazil, India, Nigeria, dan Indonesia.

 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Larry D. Qiu dari Hongkong University of Science and Technology dan Zhigang Tao dari The University of Hongkong pada tahun 2001, disebutkan bahwa salah satu factor yang menentukan apakah FDI dilakukan suatu perusahaan atau tidak adalah local content requirement policy. Jika policy ini dinilai terlalu besar costnya, maka perusahaan tidak akan melakukan FDI. Dengan besarnya local content requirement policy di sektor minyak dan gas alam di Indonesia, dikhawatirkan FDI akan menurun dan nilai output Indonesia terus menurun. Hal ini menjadi sangat berbahaya karena penyumbang nilai ekspor terbesar dari Indonesia adalah sektor minyak dan gas alam.

 

Referensi:

http://www.globaltimes.cn/content/739701.shtml

Qiu, Larry D., Zhigang Tao. 2001. Export, Foreign Direct Investment, and Local Content Requirement. Review of Development Economics 4(3): 268-278.

19 thoughts on “Local Content Requirement Policy on Oil and Gas Mining

  1. wilramadhan says:

    Hai dina! Local content requirementnya kalo boleh tau dalam bentuk apa ya yang diminta BP migas? yang naik ampe 51% itu.

    • faradinamaizar says:

      Halo Wildan, local content requirement policy yang dimaksud adalah penggunaak sumber daya manusia (tenaga kerja) lokas dan faktor produksi lainnya (misalnya mesin) yang berasal dari indonesia. R. Priyono, kepala BP Migas, menegaskan dalam acara Inspiring Talk bertema Indonesia Incorporate bahwa policy tersebut harus lebih luas dari pengertian itu. Beliau memberi contoh perusahaan asing pembuat kapal harus menggunakan galangan dari Indonesia.

  2. wilramadhan says:

    Oh got it! Tadi malah kepikirnya non tarif barrier. Lucu sih ya, naikin local content tapi bargaining power kita belum terlalu kuat ya pada kabur investornya😦

    • faradinamaizar says:

      Iyaa, negara-negara maju mendebat policy Indonesia ini di WTO. Alasan mereka kalau Indonesia menetapkan policy ini, perusahaan-perusahaan asing merasa kekuatan menentukan keputusan sourcing dan investing mereka menurun sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak dapat berfungsi secara efisien dan menghasilkan profit.

  3. halo yang namanya samaaaa :p mau nanya dong. kan BPMigas dibubarin ya tahun ini, nah kira-kira bagaimana ya pengaruhnya sama local content reqirement policy itu? apakah jadi dihapus? atau bagaimana? terus kira-kira gimana juga ya pengaruhnya sama sektor oil & gas mining ini? thanks

    • faradinamaizar says:

      Hai Dina, meskipun BP Migas dibubarin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam tetap berpegang pada policy ini. Nah menurut artikel dengan judul RI Gears Up for Local Content di Jakarta Post, Indonesia akan terus mempertahankan policy ini walaupun output menurun. Hal ini disampaikan oleh Evita Herawati Legowo, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM

  4. Akhuda says:

    Dina, dari yang saya tangkap, apakah se-signifikan itu local requirement policy (sebagai syarat WTO) terhadap pertimbangan investor asing untuk melakukan FDI di Indonesia ya? mengingat menurut kementerian Industri, pertumbuhan FDI kita semakin meningkat dari tahun ke tahun

    • faradinamaizar says:

      Halo Aklan, barusan saya cari info mengenai FDI di sektor oil and gas mining tapi belum ketemu. Policy ini baru diterapkan tahun lalu dan sampai saat ini masih didebatkan di WTO. Menurut saya, investasi di Indonesia bagi perusahaan asing sangat menjanjikan jadi sayang sekali jika ada local content requirement policy yang menghambat investasi. Kemungkinan FDI tidak menurun di sektor ini, hanya banyak akan adjustment yang dilakukan oleh perusahaan asing.

  5. blendawijoyo says:

    Wah sayang sekali ya kalau dipikir-pikir. Tapi mungkin ga sih pemerintah menetapkan policy ini memang dengan tujuan untuk mengurangi output migas supaya ketergantungan terhadap ekspor migas pun berkurang? Sehingga dengan berkurangnya ketergantungan ekspor migas ini, pemerintah menjadi lebih fokus untuk meningkatkan ekspor non-migas

    • raishanurulzahra says:

      Setuju nih sama blenda, kalau memang pemerintah tetap menetapkan policy ini padahal output menurun, kemungkinan besar memang untuk tujuan mengurangi ouput migas. Karena dilihat-lihat pola ekspor Indonesia memang sedang meningkat di non-migas kan ya?

    • faradinamaizar says:

      Kayaknya enggak deh Blen, tujuannya semata-mata untuk melindungi pihak domestik dan lebih mengembangkan pasar domerstik. Tapi Indonesia belum siap untuk mendukung policy ini jadi nilai output migas turun.

  6. Akhuda says:

    wah Hot Thread nih post, saya menggaris bawahi sedikit, jadi FDI yang terkait di post ini adalah FDI oil dan Mining ya? berarti menurut saya sih, Kebijakan yang dilakukan bp migas sudah efektif, walau secara output turun, tetapi mengingat sumber daya gas bumi kita terbatas, akan lebih baik bila pengelolaan dilakukan oleh produsen dalam negeri.

    • faradinamaizar says:

      Iya Klan, FDI di sektor migas. Justru menurut saya kebijakan menaikkan local content ke level 51% kurang bijaksana karena Indonesia sendiri belum siap mendukung kebijakan tersebut, misalnya minimnya skilled labor.

  7. Seru ni kayanya…… menurut saya kebijakannya bagus din,,,, karena saya melihat dalam kacamata jangka panjang, emang sih, harus kita akui kalo dalam jangka pendek apalagi kalo ngukur cost benefit gitu kelihatan kebijakannya kurang bijak, tapi dengan dilakukannya kebijakan ini secara otomatis pemerintah sudah mendorong untuk mningkatkan skill yang kata dina belum siap tadi.
    kalo kita tunggu sampai siap , ya mau kapan siapnya j[kalo di diemin. kan pelajatan terbaik itu dari penglaman. Semakin sering sdm yang bekerja disektor migas kan semakin lama mereka semakin ahli….
    Menurut saya sih nggk pa2lah kita melambat sejenak untuk memperispakan start dan kecepatan yang lebih baik dimas yang akan datang…. pemerintah yang berani mengambikl kebijakan itu yang dibutukan bangsa kit untuk bisa menjadi lebih dewasa dan lebih matang..

    azizon 1006771314

  8. nopalermo says:

    Sya sarankan mbak utk belajar lebih banyak terkait isu-isu di atas.

    Kebijakan local content atau disebut dengan TIngkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan migas di Indonesia . Kebijakan ini mendorong penggunaan barang dan tenaga kerja asal indonesia sehingga secara langsung mendorong investasi di negara Indonesia baik oleh Investor Dalam Negeri atau Luar Negeri.

    Mengapa beberapa negara WTO mempermasalahkan hal ini? karena kebijakan local content mengakibat barang dan tenaga kerja asing tidak dengan mudah dapat masuk ke Indonesia.

    Kalo anda tidak percaya? coba cek peningkatan investasi di BKPM. Bahkan investasi di Indonesia semakin meningkat. Karena kebijakan local content mendorong dibukanya perusahaan nasional dan dalam negeri, tenaga kerja nasional, dan aktifitas kegiatan industri di dalam negeri, yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Mengapa kebijakan ini penting?
    Saat semua energi migas telah habis, maka yang tersisa adalah manusia dan industrinya. Untuk itu, dalam jangka panjang, diharapkan melalui peningkatan kemampuan manusia dan industri maka Indonesia bisa memprovide barang dan jasa ke negara lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: